RadiusNews.id, Kakas- Pengelolaan usaha simpan pinjam berbasis investasi saham yang melibatkan anggota Tim Penggerak PKK Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, menuai sorotan dari sejumlah anggota.
Usaha yang telah berjalan sekitar tiga tahun tersebut disebut mengalami krisis kepercayaan setelah sejumlah pemegang saham mengaku kesulitan menarik kembali modal maupun mengajukan pinjaman.
Kondisi itu memicu keresahan di kalangan anggota. Mereka meminta pengurus membuka pembukuan secara transparan serta memberikan kejelasan mengenai kondisi keuangan dan kepastian pencairan modal.
Usaha tersebut diketahui melibatkan sekitar 60 hingga 70 anggota dengan nilai penyertaan modal yang bervariasi, mulai dari Rp.500 ribu hingga Rp20 juta per orang.
Sorotan juga tertuju pada skema keuntungan yang menggiurkan dengan sistem yang disebut “satu banding tiga”. Dalam skema tersebut, penyertaan modal Rp.1 juta diklaim dapat menghasilkan pengembalian modal dan keuntungan hingga Rp.3 juta dalam jangka waktu tertentu.
Skema tersebut kini dipertanyakan sejumlah anggota, terutama menyangkut mekanisme pengelolaan dana, keamanan investasi, serta kepastian pengembalian modal.
Menanggapi polemik itu, Ketua TP PKK Desa Paslaten, Yanti Laky Poendoko, melalui Hukum Tua Desa Paslaten Waldo Lakoy, Jumat (6/11/2026), membantah adanya maladministrasi maupun pelanggaran prosedur dalam pengelolaan usaha tersebut.
Ketua PKK menjelaskan seluruh mekanisme pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait adanya anggota yang belum menerima pencairan modal, ia menjelaskan bahwa sebagian dana telah dicairkan. Sementara pencairan bagi anggota lainnya, menurutnya, sangat bergantung pada kondisi arus kas, khususnya penagihan piutang kepada anggota yang masih memiliki kewajiban membayar.
“Sebagian sudah dicairkan. Untuk yang belum, kami masih menunggu kelancaran pembayaran dari anggota yang memiliki kewajiban,” demikian penjelasan pengurus sebagaimana disampaikan melalui Hukum Tua Desa Paslaten.
Pengurus juga membantah tudingan adanya ketertutupan dalam pengelolaan keuangan. Menurut Yanti, laporan arus kas dan pembukuan disampaikan dalam pertemuan rutin bersama anggota.
Untuk meredam keresahan yang berkembang, pengurus dijadwalkan menggelar pertemuan khusus pada Selasa pekan depan. Pertemuan tersebut akan menjadi forum untuk membeberkan kondisi keuangan secara menyeluruh sekaligus memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan jadwal pencairan modal anggota.
Namun demikian, transparansi pembukuan, kejelasan status dana anggota, serta mekanisme pengembalian modal menjadi hal yang dinantikan untuk dibuktikan secara terbuka dalam pertemuan tersebut.
Sejumlah korban atau pemilik modal kepada media menyampaikan apabila tidak ada penyelesaian mengenai pengembalian modal, mereka akan membawa permasalahan ini ke rana hukum.
